TANAH SURGA

“Bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.” (koesplus)

          Indonesia adalah negara kepulauan yang berada terletak sepanjang garis khatulistiwa di wilayah asia tenggara. Sebagai negara tropis yang memiliki jumlah pulau baik yang terbesar hingga terkecil berjumlah 17.504 tersebar di wilayah lautannya menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri archipelago terbesar di dunia yang memiliki beraneka ragam flora dan fauna, kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki penduduknya, serta didukung oleh wilayah geografis kepulauan menjadikan Indonesia dipandang sebagai salah satu bentuk ciptaan tuhan (god-creation) yang diletakkan di negeri yang indah ini.

            Iklim Indonesia yang tropis dan keadaan geografi Indonesia berupa rangkaian pegunungan teruntai di sepanjang wilayah Indonesia juga memberikan keuntungan bagi penduduk yang tinggal di dalamnya untuk tetap bertahan hidup dengan mengandalkan alam sebagai sumber daya utama mereka dari zaman dahulu hingga saat ini maka dari itu, identitas Indonesia sebagai negara agraris yaitu julukan bagi negeri atau negara yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian pertanian, perkebunan, dan peternakan pun disematkan sebagai simbol betapa subur dan lestarinya negeri yang bernama Indonesia ini.

           Julukan Indonesia sebagai negara yang indah nan subur telah dibuktikan melalui karya – karya ciptaan manusia baik berbentuk visual hingga tulisan yang menggambarkan betapa mengagumkannya keadaan alam negeri ini dan hal itu juga dibuktikan melalui lensa-lensa kamera yang memproyeksikan cahaya dan warna alami yang berasal dari alam membentuk gambar visual sempurna pada berbagai kompetisi fotografi yang seringkali mengangkat isu atau tema keindahan Indonesia baik dari sisi human-interest (perilaku dan kehidupan manusia) maupun nature (alam).

           

           Salah satu bukti betapa subur dan indahnya negeri ini berhasil ditangkap oleh jepretan lensa kamera adi wiratmo yang mengangkat judul Hijau Negeriku berupa alam persawahan berbukit berbentuk terasiring (bertingkat-tingkat) pada kompetisi “Dji Sam Soe Potret Mahakarya Indonesia” yang merupakan salah satu kompetisi fotografi yang mengangkat tema indahnya negeriku. Hal ini menandakan bahwa alam Indonesia yang begitu alami nan elok tidak hanya dipandang sebagai salah satu kreasi manusia namun juga sebagai bentuk mahakarya tuhan yang wajib kita apresiasi dan syukuri sebagai simbol bahwa betapa kaya dan suburnya negeri kita ini.    

Administrasi  Publik | Public Administration  

KONSEP PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK | UKURAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK | INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PUBLIK   

    Berikut ini merupakan salinan dari buku Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia karangan Agus Dwiyanto dkk yang menjelaskan tentang ukuran kinerja organisasi pelayanan publik (Dwiyanto, 1995), sebagai berikut:

1. Produktivitas

Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.  

Referensi : Dwiyanto, Agus dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 2008 hal.50-51

Gula | Bahan Pokok | Program Pemerintah | Daging Sapi | Pemberdayaan Masyarakat | Peternakan | Pertanian

Judul :

SINERGITAS PROGRAM SWASEMBADA GULA dan DAGING

(PEMBERDAYAAN LOKAL MASYARAKAT PETERNAK BERBASIS SAINS PAKAN TERNAK)

Pendahuluan

Ketergantungan Indonesia atas impor gula sekitar 54 % dan daging sebesar 30 % dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam fenomena ini sesungguhnya terjadi ancaman pada ketahanan pangan Negara Indonesia namun dibalik hal tersebut tersimpan sebuah peluang yang dapat dijadikan momentum bagi pabrik gula nasional milik PTPN X serta petani tebu ini dikarnakan gula yang merupakan salah satu bahan pangan pokok masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan permintaan setiap tahun namun kenyataanya adalah Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri.

Penandatanganan yang diselenggarakan oleh badan penelitian MOU dan Rakor/evaluasi kegiatan penelitian kegiatan bersama Pengembangan Tebu Terpadu Ramah Lingkungan yang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintahan di bidang pertanian Kabupaten Probolinggo yang dilatarbelakangi komitmen pemerintah pusat dalam mencanangkan program swasembada gula dan daging pada tahun 2014 adalah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan dan semakin memantapkan peran pabrik gula tidak hanya dalam meningkatkan kuantitas gula nasional namun juga meningkatkan ekonomi kemasyarakatan berbasis ramah lingkungan di bidang peternakan.

CSR, Sinergitas Pabrik Gula - Masyarakat, dan Sains.

Pabrik gula menjadi peran sentral dan penting di dalam rantai produk gula. Pabrik gula mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat petani tebu sekaligus menjadi pemasok gula nasional. Isu ketahanan pangan juga semakin meneguhkan posisi dan peran pabrik gula sebagai salah satu poin penting dalam mewujudkan program ketahanan pangan ditambah dengan perpaduan antara sinergitas tebu dan ternak seperti yang telah disebutkan di atas maka potensi potensi pabrik gula semakin kuat seiring dengan potensi peran pabrik gula pada ketahanan pangan nasional dan peningkatan peran ekonomi daerah.

Di sisi lain, peran ilmu pengetahuan juga telah memberikan sumbangsih yang cukup nyata di berbagai kehidupan manusia dari hal yang kecil hingga pada tingkat permasalahan yang membutuhkan pemecahan solusi yang kompleks. Kontribusinya juga terlihat di Indonesia khususnya dalam bidang pemanfaatan limbah-limbah industri utamanya pada limbah sisa pengolahan tebu pabrik seperti yang telah ditulis oleh lembaga penelitian dan pengembangan kabupaten Pati mengenai konsep zero waste yaitu konsep pendaurulangan seluruh limbah-limbah padat, cair dan gas tebu serta pemanfaatan limbah tebu padat menjadi bahan baku bernilai guna dan ekonomis. Limbah tebu padat yang berupa (1) blotong (tanah berpasir berwarna hitam) dapat dijadikan sebagai bahan baku bata beton, briket biomassa, bahan baku kompos, (2) ampas tebu dapat dijadikan sebagai penghasil listrik dan bahan baku pakan ternak berserat serta (3) abu ampas tebu dapat digunakan sebagai penguat produk keramik dan bata abu tebu. Informasi lain mengenai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan ampas tebu menjadi pakan ternak juga dapat diketahui melalui portal informasi sentra informasi iptek atau dengan cara mengakses www.iptek.net.   

Pabrik gula masih memiliki fungsi potensial lain sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat disamping berperan utama sebagai tempat pengolahan tebu menjadi gula. PTPN X selaku BUMN yang bergerak di bidang agroindustri dan sekaligus pemilik pabrik-pabrik gula yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia perlu mengambil momentum tersebut dengan langkah-langkah ala perusahaan yang melakukan kontribusi sosial secara material maupun non material kepada masyarakat lokal sebagai target grup.

CSR adalah salah satu kontribusi perusahaan di bidang sosial dan lingkungan melalui metode sosialisasi, gerakan sosial atau lingkungan, dana pendidikan berupa beasiswa, bantuan bencana alam (jika area dekat pabrik mengalami bencana alam), dan pemberdayaan masyarakat utamanya dalam bidang ekonomi. CSR inilah yang dapat dijadikan jembatan antara perusahaan-perusahaan gula di bawah naungan PTPN X dan masyarakat lokal dalam memberikan sosialisasi dan edukasi dengan cara memberikan bantuan dan bimbingan berupa pelatihan aplikatif di bidang pengelolahan limbah tebu seperti yang dijelaskan di atas menjadi pakan ternak yang layak dan murah secara tidak langsung membawa pada sinergitas antara hasil-hasil penelitian ampas tebu beserta pengembanganya dengan aplikasi nyata langsung di lapangan yang nantinya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ternak-ternak di Indonesia dan berdampak pada berkurangnya jumlah impor daging disebabkan bertambahnya jumlah ternak yang layak utamanya pada daerah sasaran dari CSR tersebut. Dengan adanya sinergitas antara CSR perusahaan dengan sains aplikatif pendaurulangan limbah tebu menjadi bahan pakan ternak layak yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif yang dapat membantu menjawab krisis bahan pangan daging serta ikut membantu dalam mendukung program swasembada gula dan daging yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2014.

Ketahanan pangan adalah salah satu isu utama dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi pangan nasional dari gempuran berbagai bahan pangan impor dan mengatasi krisis bahan baku pangan nasional. Peran PTPN X selaku pemilik pabrik gula dapat menjadi posisi sentral sekaligus menjadi garda depan dalam mempertahankan kedaulatan gula yang menjadi salah satu bahan pangan penting yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sekaligus menjadi sebuah “oase” yang berperan memberikan kontribusi nyata perpaduan antara sains berbasis ramah lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal yang diseleraskan dan dibentuk dalam sebuah kontribusi sosial atau biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan untuk mempertahankan dua bahan pangan pokok dan penting,   

Sumber Referensi

http://www.iptek.net.id/ind/pd_limbah/index.php?mnu=2&ch=limbah&id=51&hal=1

http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/?p=551

http://litbang.patikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:konsep-zero-waste-pada-agroindustri-industri-pabrik-gula&catid=163:konsep-zero-waste-pada-agroindustri-industri-pabrik-gula&Itemid=109

Bad Practice Sidoarjo Government | Pelayanan Publik Sidoarjo 2013 | Berita | Pelayanan Publik  

Pelayanan publik di Sidoarjo masih harus diperbaiki. sebab, Ombudsman Jatim menemukan pelayanan yang tidak sesuai prosedur di dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) serta RSUD Sidoarjo.

temuan itu didapat Ombudsman Jatim saat melakukan supervisi pada 21-23 Maret lalu. ada empat dinas dan instansi yang diperiksa. yakni, RSUD Sidoarjo, Dispendukcapil, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan administrasi manunggal satu atap (samsat). "hasilnya, kami menemukan ada praktik khusus di dua instansi tersebut," kata Nuryanto, asisten bidang penyelesaian laporan Ombudsman Jatim.

Di RSUD, banyak pasien yang mengantre di ruang tunggu karena dokter tak kunjung datang. seharusnya dokter datang pukul 07.00. Namun, mayoritas mereka datang pukul 10.00.

Di Dispendukcapil, ada dua temuan. yakni, masih ditemukan praktik percaloan yang melibatkan juru parkir (jukir). selain mengatur motor yang parkir, jukir di kantor Dispendukcapil menyambi sebagai calo. "ketika ada orang datang, mereka menawarkan kemudahan dalam mengurus KTP atau KK," papar Nuryanto.

Menurut dia, para jukir bisa memberikan jaminan pengurusan KTP dan KK dengan cepat. maksimal hanya dalam waktu dua hari, pemohon bisa mendapat KTP. jika mengurus sendiri, bisa sampai dua minggu.

Selain itu, ruang tunggu Dispendukcapil belum menyediakan sarana untuk kelompok rentan. yakni, lansia, orang cacat, dan ibu hamil. dia mengatakan, seharusnya Dispendukcapil menyediakan tempat tersebut. Sebab, jika kantor ramai, berbahaya bagi ibu hamil jika perutnya tak sengaja tersenggol.

Nuryanto menambahkan, temuan itu tidak bisa dianggap sebelah mata oleh pemkab. sebab, sifatnya adalah rekomendasi untuk segera memperbaiki pelayanan. jika pemkab tutup mata, kata dia, akan ada sanksi. "yang terberat adalah pencopotan jabatan untuk kepala dinas," tegasnya.

menanggapi temuan itu, Bupati Saiful Ilah berjanji mengecek di lapangan. Di Dispendukcapil, kata dia, pemkab segera menertibkan para jukir tersebut. "kami akan tambah petugas pengawas. jika ada yang melanggar, kami siap mencopot," jelasnya.

Bagaimana reaksi Kepala Dispendukcapil? Kepala Dispendukcapil Medi Yulianto membantah temuan Ombudsman itu. Dia mengatakan, hasil supervisi Ombudsman itu terjadi pada 2012. Sekarang, kata dia, jukir-jukir tersebut sudah ditegur,"kami sudah kirim surat peringatan bermaterai. Kalau masih melanggar akan kami pecat," ucapnya.

Sayang, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo Ika Harnasti belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui telepon tadi malam tidak ada jawaban.  

Referensi : Koran Jawa Pos, Metropolis-Sidoarjo, hal 37 tanggal 16 April 2013

Buah | Manfaat Tomat | Penyegar Wajah dari Susu Murni dan Tomat | Pertanian | Perkebunan

Ingin punya wajah bersih dan sehat? Rahasianya ada di dapur. Pierre Jean Coussin, akupunkturisdan herbalis khusus wajah dan kulit, menyarankan tomat masak dan susu segara sebagaipembersih wajah. Caranya, blender sebuah tomat masak, saring dengan kain kassa, dan buang ampasnya. Tambahkan susu segar dalam jumlah sama dengan banyaknya jus.

Untuk pemakaian, oleskan campuran itu pada wajah dan leher. Diamkan selama 10 menit, bilas dengan air mineral dan keringkan dengan handuk. Frekuensi 1-2 kali sehari selama seminggu. Ramuan ini dapat bertahan 6 jam di lemari pendingin. Menurut penulis buku Anti-Wrinkle Treatments for Perfect Skin itu, resep alami itu baik untuk kulit berminyak. Perlakuan ini tidak direkomendasikan untuk kulit sensitif.

Sebelum penggunaan di wajah, oleskan di bagian dalam lengan atau pergelangan tangan untuk memastikan tidak munculalergi. Tomat kaya vitamin A, B, dan C, potassium, magnesium, serta antioksidan yang menyehatkan tubuh. Selain itu, tomat mengandung asam buah alpha-hydroxy acid (AHA) , bahan perawatan kulit. AHA  membantu mengangkat sel kulit mati dan melembabkan kulit. Sedangkan susu mengandung asam laktat. 

Referensi : www.trubus-online.co.id/28 oktober 2011/blog

Administrasi Publik | Administrasi Negara | Paradigma Administrasi | Review Buku Administrasi Negara | Ilmu Administrasi Negara.  

Silahkan dinikmati review dari buku kumpulan artikel ilmiah para dosen Administrasi Publik dari : Suaedi, Falih, dan Bintoro Wardiyanto. Revitalisasi Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

ADMINISTRASI PUBLIK

perkembangan administrasi Negara tidak lepas dari paradigma ilmu administrasi publik, yaitu perspektif atau pandangan pendapat yang dimiliki oleh komunitas keilmuan yang terbentuk dari keinginan dan komitmen (konseptual, teoritis, metodologis dan instrumental).

Nicholas Henry (1995), menggunakan pendekatan lain. Menurutnya, terdapat 5(lima) paradigma ilmu administrasi Negara, yaitu:

1.      Paradigma dikotomi politik dan administrasi Negara (1900-1926)

Fokus terbatas pada masalah-masalah organisasi dan penyusunan anggaran dalam

birokrasi pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan substansi ilmu politik. 

2.      Paradigma prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Pada paradigma ini fokus administrasi Negara lebih penting daripada lokusnya

disebabkan oleh ilmu administrasi yang diterima secara luas, baik di kalangan industri maupun pemerintah

3.      Paradigma administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Terjadi redefinisi lokus administrasi Negara dimana ilmu administrasi publik kembali kepada hubungan konseptual dengan ilmu politik, yaitu pada birokrasi pemerintahan yang berakibat kurang diperhatikan fokus dari ilmu administrasi Negara.

 Administrasi kembali menjadi bagian dari ilmu politik. Pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan, jadi tidak bersifat “bebas nilai”(value free)

4.      Paradigma administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini ilmu administrasi menyajikan fokus bukan lokus. Dalam paradigma ini juga muncul kerancuan dalam mendefinisikan publik sehingga berkonsekuensi pada meluasnya ruang lingkup dari administrasi publik yang hanya berhubungan dengan birokrasi pemerintahan kemudian menjadi menangani semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

5.      Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik (1970)

Lokus pada paradigma ini bukan semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi. Aspek-aspek perhatian tertuju kepada teori organisasi, praktik dalam analisis kebijakan, teknik-teknik administrasi dan manajemen sedangkan lokus normatifnya ialah birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat (public affair) namun melihat perkembangannya bidang ini menduduki tempat utama dalam menarik perhatian administrasi publik.

Implikasi administrasi negara di indonesia pada tahun 1970-an di awal era orde baru mencoba untuk mengimplementasikan administrasi pembangunan yang menekankan pada pembangunan berorientasi masa depan dibandingkan dengan administrasi publik yang berorientasi pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada era setelah orde baru konsep administrasi publik mulai bergaung seiring dengan prinsip demokrasi yang mulai muncul dan berkembang di Indonesia yang mengakibatkan peranan administrasi pembangunan bergeser posisi menjadi administrasi publik di setiap daerah di Indonesia

Perbedaan antara administrasi publik dengan administrasi pembangunan adalah pada orientasi pelayanan masyarakat sebagai “konsumen”. Administrasi publik menunjukkan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah sekaligus memiliki hubungan antara masyarakat dengan pejabat-pejabat negar terpilih untuk melanjutkan pelaksanaan tujuan bersama  

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Reformasi pelayanan publik adalah salah satu elemen yang harus dibenahi pada bidang administrasi negara khususnya pada tubuh birokrasi yang memiliki patologi birokrasi yang telah mengakar jauh sejak era orde baru perlu melakukan perubahan dasar yang signifikan untuk melakukan pelayanan publik efisien, efektif dan profesional. Birokrasi di negara berkembang yang selama ini bekerja tidak efisien, efektif, profesional dan transparan serta bertanggung jawab perlu melakukan inovasi di bidang teknologi dan informasi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat khususnya seputar pelayanan publik, pembangunan, dan isu-isu sosial ekonomi dan sejenisnya. 

e-governance dan e-procurement adalah salah satu inovasi reformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang membantu birokrasi dalam melakukan aktivitas pemerintahannya dan pelayanan publik. The world bank mendefinisikan e-governance sebagai : “the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”. Jadi E-governance menjadi aplikasi elektronik yang bertujuan dalam membantu pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan pengusaha serta membantu memudahkan penyelenggaraan pemerintah .

implementasi aplikasi teknologi yang sudah diterapkan di sebagian instansi baik itu di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu e-announcement dan e-procurement. Sistem pertama mengacu pada penggunaan website instansi hanya sebatas pada pengumuman pengadaan barang/jasa saja yang oleh Depkominfo dikembangkan dengan nama SEPP. Selanjutnya sistem kedua mengacu pada penggunaan website instansi tidak sebatas pengumuman saja, tetapi juga proses perkembangan dari pengadaan barang/jasa.

KEBIJAKAN PUBLIK

Administrasi Negara juga tidak terlepas dari elemen kebijakan politik yang merupakan perpaduan antara ilmu administrasi Negara dengan ilmu politik. Kebijakan public berhubungan dengan bidang-bidang publik yang berbeda rumusan dengan sesuatu pada bidang privat. Kebijakan public adalah rangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan Negara dengan memperhatikan input yang tersedia.

 Kebijakan publik tidak terlepas dari paradigma administrasi Negara(seperti yang disebutkan di atas) yang menempatkan lokus administrasi negara menjadi jelas karna digunakannya ilmu organisasi bisnis disebabkan oleh hubungan yang semakin dekat antara organisasi publik dan privat akhir-akhir ini. Namun, akhir-akhir ini terjadi pergeseran orientasi yang sebelumnya bertujuan untuk melaksanakan kepentingan Negara menjadi bertujuan untuk kepentingan publik.

 Ada dua paradigma yang menjadikan orientasi administrasi Negara berubah yaitu Reinventing Government dan Good Governance.

 Reinventing Government atau disebut dengan wirausaha birokrasi adalah gaya kepemerintahan yang menekankan pada cara yang efisien dan efektif untuk menghindari bangkrutnya birokrasi.

 Good Governance adalah adalah prinsip pemerintahan yang “mengarahkan” pada memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipandang sebagai “customer”. Paradigma good governance beranggapan bahwa suatu pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat agar dalam pelaksanaannya terhindar dari KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Manajemen sumber daya manusia merupakan elemen dari administrasi Negara yang merupakan aktor yang terlibat langsung pada aktivitas-aktivitas pada birokrasi, baik itu di tingkat judikatif, legislative, eksekutif di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

MANAJEMEN SDM

Pasca orde baru banyak harapan bertumpu pada otonomi daerah dikarnakan daerah memiliki kewenangan untuk membangun dan mengelola daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat namun pada pelaksanaannya terjadi sisi negative di antaranya:

Pertama, melemahnya koordinasi pembangunan tingkat regional. Terkesan berjalan sendiri-sendiri dan kurang terkoordinasi pada penyelenggaraan pembangunan antar kabupaten atau kota.

Kedua, kurangnya ruang untuk manajemen regional pada hierarki pembangunan. Tata penyelenggaraan pemerintahan daerah kurang memberikan tempat yang tegas pada pengurusan permasalahan regional 

Ketiga, kurang tertanganinya dengan baik masalah atau konflik horizontal antar kabupaten atau kota yang berdekatan. Menguatnya otonomi menjadi perubahan yang fenomenal di Indonesia sejak tahun 1999. Fenomena ego lokal dikarnakan masing-masing daerah harus mampu berdiri sendiri menjadikan hubungan dua atau lebih daerah kabupaten kota renggang dan diwarnai oleh isu-isu konflik.

NEW PUBLIC ADMINISTRATION

Teori primer yang berisikan teori demokratis pada new public administration mulai dikembangkan oleh negara Indonesia setelah zaman orde baru dan ini terlihat dari ciri-ciri sistem kepemerintahan yang desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ciri-cirinya:

-  Administrator lebih banyak mendengar daripada berkata dan lebih banyak melayani daripada mengarahkan

-  Kerjasama melalui jaringan kerja

-  Akuntabilitas dan transparansi mengelilingi responsibilitas pemerintah dalam pelayanan publik

-  Keterlibatan masyarakat

-  Pola pikir bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang wajib bagi pemerintah.

Ciri-ciri diatas mulai tergambar dalam sistem administrasi negara di negara Indonesia. Penerapan E-KTP, pelayanan satu atap, MUSRENBANG(Musyawarah Perencanaan Pembangunan), pelayanan SIM keliling adalah beberapa pelayanan publik yang telah diterapkan oleh beberapa instansi di tingkat daerah di Indonesia.

Namun masih ada banyak hal terkait yang masih harus dibenahi dari segi efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan transparansi dari semua kegiatan pemerintah kepada publik untuk mendorong terciptanya demokrasi yang bebas, transparan dan profesional. 

Cari Uang dari Internet | Cari Uang dari Blog | Cari Uang dari Blogging | Cari Uang dari Blogspot

monetize Blog? menjadikan blog sebagai salah satu sumber penghasilan untuk mendapatkan uang adalah suatu hal  yang mungkin atau telah dilakukan serta dibuktikan oleh banyak orang padahal sebelum nya cari uang lewat blog atau internet masih menjadi mitos bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang terus adaptatif menjadikan internet sebagai salah satu teknologi paling berpengaruh di dunia, tidak hanya sebagai salah satu tempat untuk berkomunikasi dan berbagi saja namun fungsinya telah melebar luas hingga menyentuh aspek bisnis dan pemasaran karna dianggap efektif dan efisien untuk menyentuh pasar dan konsumen yang kian hari kian melek teknologi.

berawal dari perkembangan internet inilah, para pakar internet marketing atau para ahli SEO mulai merubah cara pandang internet menjadi salah satu pasar potensial untuk mendapatkan transaksi-transaksi via online yang mendapatkan keuntungan dan tentu saja para blogger, yaitu orang-orang yang gemar mengutak-atik atau menulis di dalam sebuah blog yang gratis mencoba peruntungan atau melakukan momentum menjadikan blog sebagai sarana alat bisnis yang gratis namun efektif nan menguntungkan.

secara garis besar, prinsip menghasilkan uang dari blogging sebenarnya hanya ada tiga hal pertama, promoting atau mempromosikan blog anda, kedua trading atau biasa disebut berdagang/jual-beli, dan ketiga working atau anda bekerja dengan blog sebagai salah satu sarana anda untuk memposting di dalam blog anda dan ketiga hal tersebut menjadi ujung tombak para internet marketer dan blogger untuk beramai-ramai meningkatkan "citra" mereka dengan cara memperbanyak artikel yang menarik, review produk, memberikan sesuatu yang gratis dan bermanfaat bagi para pengunjung, mendominasi blog atau website di halaman 1 Google dan kesemua ini hanya bermuara pada dua hal yaitu untuk meningkatkan traffic dan dapat dipercaya oleh klien atau konsumen yang hendak membeli produk mereka dan itu adalah hal yang wajar bagi di dunia internet marketing untuk mendapatkan kredibilitas mereka dan memberikan kesan kepada pelanggan bahwa mereka terpercaya hingga itu pada pelayanan tidak hanya di dunia online bahkan menjalar pada dunia offline.

so, bagi anda yang tertarik atau berminat atau mencoba peruntungan dunia online maka inilah dasar yang harus anda ketahui di dunia internet marketing baik melalui blog ataupun website yang telah berbayar. jadi, persiapkan diri anda untuk tidak bosan-bosan mengetahui apa itu SEO (Search Engine Optimazation) dan trik-trik lain dari para blogger yang dapat anda cari di google. untuk tulisan berikutnya tentang sumber-sumber penghasilan dari internet dan apa saja mereka itu. tetap PANTAU!!!

Teori Pilihan Publik

Teori Pilihan Publik

Teori pilihan publik menggambarkan asumsi dasar bahwa “aturan perilaku yang mencerminkan kepentingan sendiri serta kepentingan yang memberinya hak ” yang tidak hanya berlaku pada praktek institusional, ekonomi, kepemerintahan melainkan juga pada lembaga hukum yang tidak lepas dari pilihan yang memilihnya . Richard Epstein berpendapat bahwa “kebebasan” peradilan didesain untuk memindah tekanan politik dari hari-hari serta godaan-godaan dari berbagai kepentingan politik yang dijadikan strategi sebagai perlindungan dirinya yang bertujuan untuk menghindari kehancuran institusinya serta melakukan “serangan balik” terhadap kepentingan politik tersebut.

 Hukum yang diwarnai kepentingan politik tidak hanya akan kehancuran melainkan juga menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat atas keadilan dalam institusinya yang berperan sebagai institusi penegak hukum yang adil.

Hukum juga menjadi wadah perumus kebijakan bagi para pemilihnya. Para sarjana-sarjana hukum serta kebijakan politik menjadi wakil bagi para pemangku kepentingannya di tingkat lembaga pemerintahan pembuat aturan-aturan untuk merumuskan dan melegalisasi aturan-aturan yang berpihak pada pemilik kepentingan tersebut.

Adanya fenomena-fenomena tersebut dikarnakan tidak adanya motovasi yang kuat dari para sarjana-sarjana hakim dan kebijakan publik untuk melakukan kontribusi secara maksimal dalam pengambilan kebijakan serta aturan hukum-aturan hukum yang lebih rasional serta memihak pada rakyat dan berakhir pada kehancuran organisasi itu sendiri dan hilangnya kepercayaan masyarakat akan lembaga penegakan hukum yang ada dan mengakibatkan dampak kehancuran yang lebih luas tidak hanya pada institusi-institusi kepemerintahan melainkan juga konflik-konflik di dalam masyarakat, baik itu berseifat horizontal atau vertikal.

DAFTAR PUSTAKA

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1910918 (diunduh tanggal 15 september 2011)

Introduction....About ME

Halo...welcome to my blog........enjoy everything inside and hope you get inspired, knowledgeable, and more curious even sometimes make you illfill, angry, sad, or ......... just add your self (lazy moody).

so.................................................................ENJOY IT..........................................................HA HA HA.