Administrasi Negara | Administrasi Publik | Manajemen Sumber Daya Manusia | Artikel Manajemen Sumber Daya Manusia | Tahap-Tahap Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia | Fenomena Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia

Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, salah satu mata kuliah favorit saya dalam bidang manajemen SDM khusus pada sektor publik tidak hanya dikarenakan materinya yang sering bersinggungan dengan kasus riil yang ada namun juga karna dosen pengajar saya untuk mata kuliah ini adalah seorang profesor sekaligus guru besar... jadi kepala besar atau bangga... he he he. Ya, materi ini memang tidak habis-habisnya dikupas tidak hanya dikarenakan teori-teorinya namun juga fenomena yang terjadi dewasa ini di setiap daerah di indonesia membuat layak untuk dijadikan sebagai bahan baik dalam diskusi maupun kegiatan ilmiah lainnya. Berikut ini adalah fenomena yang sering saya amati terutama adanya relevansi dengan teori yang ada:

Recruitment dan EEO (Equal Employment Opportunity), kedua hal ini menjadi topik utama saya dalam mengupas fenomena rekrutmen Pegawai Negeri Sipil serta bagaimana partisipasi masyarakat cacat dapat mengikuti seleksi yang diadakan baik pada daerah maupun pusat karena bagaimanapun keterlibatan setiap individu sebagai representasi masyarakat khususnya bagi masyarakat cacat wajib dipertimbangkan karena mereka juga berhak mendapatkan apa yang masyarakat lain juga dapatkan.

Training dan Development, adalah hal kedua setelah Recruitment terjadi yaitu bagaimana menciptakan pola-pola pelatihan serta dampak dan manfaat yang didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil ini juga masih menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku, budaya, dan cara kerja mereka sebagai birokrat pelayanan masyarakat. Training dan Development yang terjadi di pada setiap instansi Birokrasi ini juga tidak terpublikasi dengan baik sehingga membuat sebagian peneliti khususnya mahasiswa juga kesulitan untuk mendapatkan informasi ketika melakukan observasi maka diperlukan bimbingan serta arahan dari dosen bimbingan anda jika anda ingin mengupas serta mengungkap lebih dalam permasalahan ini untuk diungkap dan dituangkan dalam lembaran-lembaran karya ilmiah anda.

Performance, adalah hal ketiga yang juga menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan kinerja dan attitude Pegawai Negeri Sipil dalam bertindak serta bekerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aspek ketiga ini juga sering bersentuhan dengan etika perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pada hal transparansi, profesionalitas, akuntabilitas kinerja Pegawai itu sendiri.

Terakhir yaitu adalah Reward dan Punishment yang merupakan aspek yang juga wajib untuk diketahui dan dikaji karena jamak diketahui bahwa aturan mengenai hal ini tidak ada khususnya dalam mengevaluasi kinerja setiap Pegawai serta bentuk Reward dan Punishment yang diberikan agar motivasi yang terbentuk dalam diri setiap individu pegawai dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam berkompetisi sesuai tugas serta kewajiban terutama dalam hal konsistensi profesionalitas Pegawai Negeri Sipil.

Keempat aspek ini sering saya dengar, lihat, dan baca dari berbagai sumber informasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi anda yang ingin memperdalam kajian mengenai pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam sektor publik walaupun masih terdapat banyak aspek lain dalam Ilmu Manajemen SDM sektor publik yang tidak tercantum dan dibahas pada artikel ini seperti administrative responsibility, Job Descriptive and Job Qualification, dan hal lain-lain yang mungkin tidak saya ketahui namun dapat anda bagi.sekian dari saya.

E-BOOK GRATIS ADMINISTRASI NEGARA | E-BOOK GRATIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | E-BOOK GRATIS INOVASI SEKTOR PUBLIK | E-BOOK NEW PUBLIC SERVICE

Saya hanya sekedar ingin sharing tentang e-book gratis tentang Ilmu seputar mata kuliah yang telah saya dalami dan pelajari selama saya menempuh kuliah akademik jurusan, Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Airlangga, Surabaya.

Ada e-book tentang New Public Service karangan Denhardt berdudul : New Public Service yang dapat saya sharing kepada kawan-kawan sesama satu Ilmu Akademik dengan saya.

silahkan download di bawah ini :

Download di Sini

Administrasi Publik | Administrasi Negara | Sektor Publik | Inovasi Sektor Publik | Konsep Sound Governance | Konsep Sound Governance di Sektor Publik

Inovasi sektor publik. Tiga kata yang membuat saya masih penasaran dan ingin membahas bidang keilmuan dalam ilmu administrasi negara, salah satu ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah khususnya dari segi teoritik dan ini mungkin dapat membantu teman-teman seilmuan dengan saya untuk berbagi khususnya dalam membuat karya ilmiah ataupun tugas akhir maupun skripsi.

Inovasi adalah salah satu hal yang menjadi kunci sukses khususnya dalam birokrasi pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan dan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pengurusan produk-produk pelayanan publik seperti KTP, Kartu Keluarga, SKCK dan lain-lain.

Inovasi menurut konsep sound governance merupakan salah satu komponen penting yang diusung oleh paradigma ini dalam merespon lingkungan luar yaitu kebutuhan masyarakat secara tepat dan selain itu, adanya konsep inovasi diharapkan dapat membuat birokrasi pelayanan publik terlepas dari budaya birokrasi ala weber yang mengacu hanya pada rutinitas dan prosedur kerja yaitu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) PNS serta mampu meningkatkan kualitas kerja pegawai dalam melakukan serangkaian perubahan baik dalam hal prosedur kerja maupun sistem pelayanan agar tercipta kondisi kerja yang kompetitif dan adaptatif (Putra 2009:88-94). Maka dari itu, konsep inovasi yang dikembangkan di dalam tubuh birokrasi pelayanan publik menjadikan birokrasi sebagai organisasi pemberi produk dan jasa yang responsif kepada kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Inovasi pelayanan publik menurut Sugiyono (2008: 40) berbeda dari konsep inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta yang bertujuan untuk survive dan menghasilkan profit namun bertujuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik agar tercipta hubungan menguntungkan diantara keduanya dan lebih penting yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik maka dari itu, seperti halnya inovasi pada sektor swasta maka pemberian inovasi pada sektor pelayanan publik juga memberikan nilai tambah (added-value) baik dalam hal pola pemberian pelayanan maupun fasilitas penunjang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan keunggulan kompetitif (kompetetive advantage) yaitu mampu menjadi parameter atau contoh bagi birokrasi pelayanan publik yang membuat masyarakat lebih menyukai dan mempercayai inovasi pelayanan publik tersebut dibandingkan cara konvensional ataupun hal-hal lain.

Sekian pembahasan kali ini mengenai inovasi pelayanan publik dan jika anda ingin meneliti lebih jauh lagi inovasi pelayanan publik maka saya sarankan untuk merujuk pada aspek nilai tambah serta keunggulan kompetetif karna dua hal ini yang dapat anda kupas baik dari segi pengertian, jenis-jenis serta elemen-elemen di dalam dua hal tersebut yang dapat anda jadikan acuan dalam merancang definisi operasional serta bahan dalam merancang bahan pertanyaan wawancara pada penelitian skripsi anda. Sekian dan terima kasih.

Daftar Pustaka :

Putra, Fadillah, Senjakala Good Governance. Malang:Averroes Press, 2009.

Suwarno,Yogi. Inovasi di Sektor Publik, Jakarta : STIA-LAN Press, 2008

    

Administrasi Negara | Administrasi Publik | Pelayanan Publik | Pengertian Pelayanan Publik | Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu perpanjangan “tangan” pemerintah terhadap masyarakat sebagai kewajiban yang harus dilakukan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk membuat hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai hubungan antara si pembayar pajak dan pengguna serta pengelola pajak yaitu negara atau pemerintah. Maka dari itu, analogi inilah yang membuat paradigma New Public Service sebagai paradigma terbaru administrasi negara yang dicetuskan oleh Denhardt melihat status masyarakat tidak lagi sebagai konsumen (New Public Management) ataupun klien (Old Public Administration) namun sebagai pemilik dari pemerintahan itu sendiri karena pada hakikatnya masyarakatlah yang membiayai negara serta orang-orang yang bekerja di dalam tubuh pemerintah maka pemerintah wajib memenuhi apa yang menjadi tujuan bersama baik terhadap masyarakat maupun pemerintah (tulisan ini merupakan penjabaran dari buku New Public Service karya Denhardt, tahun 2008 nomor 57-61). Karena itu, saya mengutip dari salah satu karya ilmiah yang saya kutip dari beberapa buku administrasi negara dan pelayanan publik yang telah saya pinjam dari perpustakaan Universitas Airlangga, tempat saya berkuliah. Berikut ini beberapa pengertian yang telah saya kutip dan rangkai dalam satu pernyataan sebagai berikut :

Pelayanan publik dari sudut pandang ilmu pemerintahan atau yang biasa disebut dengan civil service adalah (1) sebagai “the mediating institution which mobilizes human resources in the service of the civil affairs of the state in a given territory” (Burn, 1994:8 dalam Paimin, 2007:150) yang diartikan bahwa pelayanan publik dipandang sebagai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dari orang-orang yang dipekerjakan di birokrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan hak-hak sipil dan politik kepada masyarakat. Penekanan penting dari civil service itu sendiri adalah terletak pada sistem manajemen pelayanannya baik menyangkut kualitas dan kuantitas SDM maupum manajemen yang diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas atau kinerja lembaga birokrasi pemerintah. Civil service sebagai layanan publik (2) adalah suatu produk pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan asasi masyarakat, baik kebutuhan akan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana yang dikehendaki. Jadi, dari kedua hal tersebut dapat diketahui bahwa civil service atau pelayanan publik adalah aparat pemberi layanan dan institusi yang memproduksi layanan sipil. Efektivitas pemenuhan hak-hak masyarakat melalui pelayanan publik ini mutlak didukung tidak hanya oleh civil servants (pegawai negeri) yang profesional dan bertanggung jawab, tetapi juga oleh lembaga birokrasi sebagai provider civil service sekaligus distributor produk-produk civil service tersebut (Paimin 2007:150-151).   

            Pelayanan publik dari sudut pandang para pakar menurut Sinambela (2005:5 dalam Harbani 2010:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

            Sedangkan Agung Kurniawan (2005:6 dalam Harbani 2010:128) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik dari sudut pandang pemerintah menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 adalah aktivitas atau kegiatan organisasi publik yang dilakukan oleh aparaturnya dengan memberikan jasa-jasa atau kemudahan-kemudahan dalam rangka mengamalkan dan mengabdikan diri kepada publik/masyarakat

Pengertian lebih luas mengenai pelayanan publik menurut KepmenPAN nomor: 81/1993 tentang Pedoman Pelayanan Umum mendefinisikan Pelayanan Umum atau publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Referensi :

Denhardt, V. Janet and Robert B. Denhardt. New Public Service. New York: M.E.Sharpe,  Inc, 2007

Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Napitupulu, Paimin. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Bandung: PT Alumni, 2007